JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Provinsi DKI Jakarta semakin meneguhkan posisinya sebagai tolok ukur nasional dalam keterbukaan informasi publik. Hal tersebut tercermin dari capaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev KIP) Tahun 2025 yang mencatat rekor tertinggi secara nasional, baik dari sisi jumlah peserta, kualitas penilaian, maupun peningkatan badan publik berpredikat Informatif.
Capaian tersebut diumumkan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).
Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa E-Monev KIP 2025 di DKI Jakarta diikuti oleh 829 badan publik, jumlah terbanyak di Indonesia. Bahkan, lebih dari 300 badan publik mengikuti tahapan presentasi langsung, sebuah metode evaluasi yang belum diterapkan secara masif di banyak daerah lain.
“DKI Jakarta hari ini tidak hanya menjadi peserta dalam sistem keterbukaan informasi nasional, tetapi telah menjadi benchmark bagi daerah lain dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Harry.
Menurutnya, pendekatan penilaian yang diterapkan KI DKI Jakarta tidak semata berbasis kelengkapan dokumen, tetapi juga menguji praktik nyata pelayanan informasi publik di lapangan.
“Model ini kami dorong sebagai praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional,” tegasnya.
Berdasarkan hasil E-Monev KIP 2025, sebanyak 189 badan publik atau 27 persen berhasil meraih predikat Informatif. Sementara itu, 99 badan publik (14 persen) berpredikat Menuju Informatif, 56 badan publik (8 persen) Cukup Informatif, 64 badan publik (9 persen) Kurang Informatif, dan 294 badan publik (42 persen) masih berstatus Tidak Informatif.
“Hari ini terdapat 189 badan publik terbaik yang mampu menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam mendorong transparansi. Ini bukan sekadar prestasi daerah, tetapi cerminan arah baru tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi rujukan nasional,” ujar Harry.
Tren peningkatan partisipasi E-Monev di DKI Jakarta juga menunjukkan transformasi struktural yang signifikan. Pada 2019, jumlah peserta hanya 72 badan publik. Angka tersebut meningkat menjadi 157 badan publik pada 2021, 163 pada 2022, 232 pada 2023, melonjak menjadi 519 pada 2024, dan mencapai puncaknya 829 badan publik pada 2025.
Seiring dengan meningkatnya partisipasi, kualitas keterbukaan informasi juga mengalami lonjakan tajam. Jumlah badan publik berpredikat Informatif meningkat hampir tiga kali lipat, dari 67 badan publik pada 2024 menjadi 189 badan publik pada 2025.
Harry menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan antara Komisi Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh badan publik, melalui penguatan regulasi, pembinaan berjenjang, dan evaluasi yang konsisten serta berkelanjutan.
Ke depan, KI DKI Jakarta menargetkan sedikitnya 1.000 badan publik mengikuti E-Monev pada tahun 2026. Target tersebut diharapkan semakin mengukuhkan Jakarta sebagai laboratorium nasional keterbukaan informasi publik dan mendorong pengarusutamaan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami ingin memastikan keterbukaan informasi di Jakarta tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi standar nasional yang dapat diadopsi oleh provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi konsistensi Komisi Informasi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik.
“Saya memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta. Peserta E-Monev tahun 2025 meningkat signifikan hingga mencapai 829 badan publik. Ini menunjukkan kemajuan luar biasa dalam keterbukaan informasi publik,” ujar Pramono.
Usai memberikan sambutan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan langsung penghargaan kepada badan publik terbaik yang meraih predikat Informatif dalam E-Monev KIP Tahun 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, serta jajaran Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta.
