SUKABUMI, Cybernewsnasional.com – Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hukum (KPH) Sukabumi Tofik Hidayat, kepada awak media mengungkapkan beberapa langkah taktis dalam memperkuat langkah mitigasi bencana alam menjelang akhir tahun 2025.
Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi bersama seluruh jajarannya yang dilaksanakan di Aula Perhutani KPH Sukabumi, Jumat (19/12/2025).
Tofik juga menyampaikan, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar peristiwa banjir dan longsor yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tidak terulang di wilayah Kabupaten Sukabumi.
”Langkah pencegahan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Perhutani pusat, dengan menitikberatkan pada rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor,” paparnya.
Juga disampaikan Tofik, sesuai arahan pimpinan pusat, fokus utama saat inj adalah pencegahan agar kejadian bencana seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Sumatra tidak terjadi di Kabupaten Sukabumi.
”Langkah pertama yang kami lakukan adalah rehabilitasi kawasan hutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Kegiatan rehabilitasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat desa sekitar hutan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan bersama,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Perhutani KPH Sukabumi juga menggandeng Forkopimcam dan Pemdes di wilayah kerja masing-masing untuk memperkuat koordinasi lapangan, sekaligus membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
”Kami juga melakukan konsolidasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya selepas Rakor bersama PWI Kabupaten Sukabumi.
Diketahui, berdasarkan peta rawan bencana yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terdapat sejumlah titik wilayah yang menjadi fokus intervensi KPH Sukabumi, terutama daerah rawan banjir dan longsor. Wilayah tersebut meliputi Badan Kesatuan Pengamanan Hutan (BKPH) Sagaranten, BKPH Lengkong, dan BKPH Jampang.
Secara administratif, daerah rawan itu tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kalibunder, Cimanggu, dan Jampang. Sementara di wilayah BKPH Sagaranten mencakup Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Cidolog.
Adapun wilayah BKPH Cikawung, yang sebagian masuk ke Kabupaten Cianjur, meliputi Kecamatan Campaka. Selain itu, Kecamatan Simpenan juga menjadi perhatian karena termasuk dalam wilayah kerja BKPH Purabaya.
Tofik menambahkan, pengalaman bencana pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut kerap menjadi titik rawan. Oleh karena itu, langkah mitigasi terus diperkuat secara berkelanjutan.
”Kami berusaha semaksimal melakukan pencegahan, disertai harapan dan doa agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Disamping itu, kami berupaya semaksimal mungkin akan menggandeng media massa dalam sosialisasi program terkini kepada masyarakat agar informasinya bisa diketahui bersama,” pungkas Tofik.
(A Zazuli)
