BATAM, Cybernewsnasional.com – Ketegasan dalam birokrasi penegakan hukum hampir selalu melahirkan dua reaksi yang berseberangan. Di satu sisi, publik yang mendambakan keadilan akan memberi dukungan. Di sisi lain, pihak-pihak yang selama ini menikmati kelonggaran aturan akan merasa terusik. Fenomena inilah yang kini mengiringi kepemimpinan Zaky Firmansyah, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam, sejak resmi menjabat pada 10 September 2024.
Batam bukan wilayah biasa. Kawasan ini merupakan pintu gerbang perdagangan internasional, sekaligus wilayah yang sejak lama rawan praktik penyelundupan, manipulasi dokumen, dan permainan kepentingan. Karena itu, ketika seorang pimpinan Bea Cukai hadir dengan sikap tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dan konsisten menegakkan aturan, konsekuensinya bukan hanya prestasi kinerja, tetapi juga tekanan dari berbagai arah.
Data Berbicara: Penerimaan Negara Melonjak Sepanjang 2025
Di bawah kepemimpinan Zaky Firmansyah, kinerja Bea Cukai Batam sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang tidak terbantahkan. Angka-angka fiskal berbicara lebih jujur dibanding opini siapa pun.
Pada Semester I 2025, penerimaan negara mencapai Rp459,4 miliar, melampaui target Rp452,3 miliar dan tumbuh 125,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Memasuki September 2025, realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp624,54 miliar, setara 138,07 persen dari target tahunan.
Hingga Oktober 2025, penerimaan negara tercatat Rp755,87 miliar, atau sekitar 167 persen dari target tahun berjalan.
Capaian ini menjadi sangat signifikan mengingat Batam merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ) yang secara struktural memiliki tantangan besar dalam optimalisasi penerimaan negara. Fakta tersebut membuktikan bahwa Bea Cukai Batam tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap kekuatan fiskal nasional.
Pengawasan Diperketat, Praktik Lama Mulai Terganggu
Dari sisi pengawasan, perubahan terasa semakin nyata. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 1.800 kasus penindakan, hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penindakan mencakup rokok ilegal, barang elektronik tanpa dokumen, emas ilegal, hingga penggagalan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar.
Pemusnahan 136 ton barang ilegal sepanjang 2025 menjadi simbol bahwa penegakan hukum tidak lagi bersifat seremonial. Celah-celah lama mulai ditutup, pola lama mulai terganggu, dan wilayah yang sebelumnya longgar kini berada dalam pengawasan ketat.
Ketegasan Tanpa Pandang Bulu dan Dinamika Tekanan
Hal paling menonjol dari kepemimpinan Zaky Firmansyah bukan semata angka, melainkan sikap. Penindakan dilakukan tanpa melihat latar belakang pelaku, tanpa mempertimbangkan siapa yang membekingi, dan tanpa ruang kompromi. Semua pelanggaran diperlakukan sama di hadapan hukum.
Dalam konteks inilah muncul persepsi publik bahwa ketegasan tersebut membuat Zaky Firmansyah tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh pengawasan yang longgar. Persepsi ini bukan tuduhan hukum, melainkan refleksi dari dinamika kekuasaan yang lazim terjadi ketika praktik lama mulai terganggu.
Sejarah birokrasi di negeri ini menunjukkan satu pola klasik: aparat yang bekerja lurus sering kali justru menghadapi tekanan, bukan karena gagal, tetapi karena terlalu berhasil.
Cermin Arah Kepemimpinan Nasional
Dalam perspektif yang lebih luas, ketegasan Zaky Firmansyah dipandang sebagai representasi arah kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penegakan kedaulatan ekonomi dan pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara.
Semangat tersebut sejalan dengan garis kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan negara yang ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menempatkan disiplin, kepatuhan, dan integritas sebagai fondasi utama pembangunan. Di level lapangan, Bea Cukai Batam menjadi cermin bagaimana visi besar itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Menuju Indonesia Emas 2045, aparatur seperti Zaky Firmansyah memegang peran strategis. Target besar sebagai negara maju tidak akan tercapai jika penyelundupan, ekonomi bayangan, dan kompromi terhadap pelanggaran hukum terus dibiarkan. Dalam konteks ini, ketegasan bukan pilihan, melainkan syarat mutlak.
Harapan dan Dukungan Publik
Di tengah berbagai tekanan dan dinamika kepentingan, harapan publik sangat jelas: agar Zaky Firmansyah tetap kuat, konsisten, dan tidak goyah. Pada dasarnya, masyarakat akan selalu berdiri di belakang aparat yang bekerja jujur, berprestasi, dan berani menegakkan aturan demi kepentingan negara.
Ketika aparat yang bekerja benar dilindungi dan didukung, kepercayaan publik terhadap negara akan tumbuh. Sebaliknya, jika ketegasan justru dilemahkan, pesan yang sampai ke publik akan sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum.
Penutup
Opini ini bukan glorifikasi individu, melainkan penegasan prinsip: negara membutuhkan aparat yang berani, tegas, dan tidak bisa diajak kompromi. Data kinerja Bea Cukai Batam sepanjang 2025 telah berbicara dengan jelas.
Tantangan sesungguhnya kini bukan lagi soal hasil, melainkan keberanian negara menjaga aparat yang bekerja lurus agar tetap berdiri. Demi Batam yang bersih, demi kedaulatan ekonomi, dan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Penulis: R.A.S
