TANGERANG, Cybernewsnasional.com — Upaya memperkuat pasokan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu strateginya adalah melibatkan masyarakat dalam pengadaan bahan pangan agar kebutuhan dapur MBG tetap terpenuhi. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, saat membuka forum lintas sektor bertajuk “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Rantai Pasok Lintas Sektor” di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).
“Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku seiring meningkatnya jumlah SPPG (Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi),” ujar Sony.
BGN mencatat lebih dari 15 ribu dapur MBG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah dapur tersebut, permintaan komoditas seperti sayuran, telur, serta buah-buahan pun melonjak di sejumlah daerah. Kondisi ini memicu kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan.
Untuk mengatasi tantangan itu, Sony menekankan pentingnya peran masyarakat melalui gerakan bercocok tanam dan beternak secara mandiri.
“Urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi panjang,” ujar perwira tinggi polisi bintang dua tersebut. Forum ini turut menghadirkan relawan SPPG, pelaku UMKM, perangkat wilayah, serta dinas teknis terkait.
Sony juga menilai langkah ini akan lebih efektif bila diarahkan oleh pemerintah daerah. “Pemda dapat mengoordinasikan produksi sesuai potensi desa. Misalnya satu desa fokus menanam wortel, desa lain pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pola ini, daerah memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat,” jelasnya.
Forum lintas sektor ini disambut baik oleh para pelaku UMKM. Hampir 200 UMKM hadir dan melihat peluang besar untuk berkolaborasi melalui pasokan bahan pangan ke dapur-dapur MBG.
Rini Damayanti, Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. “Sebagai pengusaha UMKM, kegiatan ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kami untuk naik kelas,” ujarnya. Ia juga tengah menyiapkan proposal untuk diajukan kepada sejumlah dapur MBG di wilayah Banten. “Kami sangat berminat menjadi supplier dapur MBG karena dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas produksi kami,” tambahnya.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan langkah penting untuk memperkuat rantai pasok lokal. “Forum ini menegaskan perlunya kolaborasi erat antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi dalam Program MBG,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin menilai program MBG sudah memberikan dampak bagi keluarga miskin dengan mengurangi beban belanja pangan sekaligus membuka lapangan kerja.
“Dapur MBG baru separuh yang dibangun. Bila target 1.300 dapur terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi hingga Rp12 triliun, sementara APBD Provinsi Banten hanya Rp11 triliun,” paparnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemprov juga menyiapkan kantor khusus Satgas MBG di pendopo Kantor Gubernur Banten sebagai komitmen penuh mendukung keberlanjutan program tersebut.
