Disinyalir Banyak Tanah Fasum dan Fasos di Kuasai Oknum Pengusaha

Fasos Fasum-Cybernewsnasional.com

Jakarta, Cynernewsnasional.com –  Tanah Fasum dan Fasos yang semestinya dijadikan fasilitas penunjang kegiatan sosial masyarakat banyak beralih fungsi menjadi parkiran truk pengusaha bahkan banyak yang dijadikan lahan industri.

Ardan Solihin Kepala Bagian Penataa Kota dan Lingkungan Hidup ( PKLH ) Jakarta Utara mengatakan bahwa ini fenomena yg hampir disetiap penjuru kota terdapat fasilitas umum yg diduduki warga dengan berbagai latar belakang dan profesi, maka dengan itu pihak Pemprov biasanya memetakan kembali, merelokasi atau bahkan menertibkan.

” Banyak fasilitas umum yang dikuasai oleh personal dan kalau memang itu terbukti kami akan tetibkan”. jelasnya.

Maraknya dugaan penyerobotan tanah fasum dan fasos juga menjadi perhatian legislator F – PSI , Viani Limardi dalam kegiatan resesnya mengatakan bahwa beliau akan meminta data dari Pemprov mengenai tanah fasum dan Fasos yang menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

” Saya akan telusuri tanah – tanah mana saja yang diduga diserobot oleh oknum pengusaha di Kapuk Muara”, Jelasnya ( 04/03/2020).

Tanah Fasum dan Fasos yang diduga di serobot oleh oknum pengusaha diantaranya tanah yang berlokasi di Ruko RW 01 dan RW 03 yang saat ini beralih fungsi menjadi parkiran mobil – mobil truk besar dan bengkel – bengkel las.

(Apen Sodikin).

39 kali dilihat

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga  Putus Mata Rantai Covid-19, Pemkot Tangerang Gencar Sosialisasikan Pencegahan

One Response to Disinyalir Banyak Tanah Fasum dan Fasos di Kuasai Oknum Pengusaha

  1. Napi berkata:

    Kalau memang tanah fasos fasum yg sudah diserahkan ke pemerintah pasti ada dokumen serah terimanya antara pengembang dng pemerintah dan pemerintah akan memasang plang bahwa tanah tersebut merupakan aset pemda dki jakarta, tidak mungkin pemerintah membiarkan asetnya dikuasain pihak atau oknum. Kadang masyarakat hanya bisa bicara tapi tidak memberikan contoh yang baik seperti berdagang diatas saluran yg mana jelas melanggar peraturan daerah.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: