Tangerang,cybernewsnasional – Ratusan warga terdampak kereta cepat Basoeta mengancam akan meblokade jalur bila dalam sepekan kedepan pihak KAI tidak menepati apa yang menjadi tuntutan warga. Lantaran janji tersebut sudah 10 tahun tidak terealisasikan.
Hal tersebut diungkapkan Saipul Basri usai menggelar aksi unjuk rasa bersama ratusan warga yang menamakan diri aliansi masyarakat Batuceper di stasiun Batuceper selasa (03/01/2023).
“Jawaban normatif dan terkesan tidak ada upaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat dari kepala stasiun memaksa kami untuk kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar dengan tidur disisi rel kereta apapun resikonya,” ungkap aktifis yang akrab disapa Marcel.
Marcel menilai, PT KAI ingkar atas apa yang sudah dijanjikan kepada warga terdampak pembangunan jalur kereta cepat Basoeta.
“Dari 800 warga yang baru terealiasi sekitar 500 orang, sisanya 230 pemilik bidang tanah memiliki hak yang sama yakni bekerja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,” ungkap Bung Marcel.
Marcel menyebut, pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan surat permohonan untuk kembali dibuka rekruitmen khusus yang bersumber dari pembebasan lahan KAI.
“Akan tetapi sampai dengan hari ini surat yang kami layangkan tidak kunjung mendapat respon positif,”ungkapnya.
Masih menurut Marcel, tuntutan warga bukan tanpa sebab, pasalnya pembukaan rekruitmen baru adalah bagian dari janji yang dituangkan dalam perjanjian saat pembebasan lahan warga yang merupakan inisiatif PT KAI.
“Kami cuma menagih janji janji yang dikeluarkan PT KAI dan bukan merupakan permintaan warga pada saat itu,” jelas dia.
Hal senada juga dikatakan, Muhammad Arief, Pemerintah Kota Tangerang diminta ikut bertanggungjawab atas persoalan janji PT. Kereta Api Indonnesia (KAI) yang hingga hari ini tak kunjung usai. Dirinya sangat geram atas persoalan perekrutan kerja bagi warga yang terdampak pembangunan KAI yang sejak 2014 hingga hari ini masih menjadi polemik berkepanjangan, kata Gibe kerap disapanya.
“Bohong jika pada waktu itu tidak ada campur tangan dari pejabat dilingkungan pemkot Tangerang yang saat itu menjamin janji janji dari KAI itu akan direalisasikan,” ungkap Aktifis pengiat sosial tersebut, selasa (3/1/).
Gibe menduga, warga tidak akan serta merta mau menjual tanahnya dengan harga yang dinilai murah tanpa ada intervensi atau jaminan dari pemerintah Kota Tangerang.
“Ya bisa jadi lurah, camat atau pejabat pemkot lainnya yang gerilya pintu ke pintu untuk meyakinkan warga agar mau menjual tanahnya untuk pembangunan jalur kereta cepat itu,” jelasnya.
Sebagai Penjamin, Gibe mendesak pemerintah Kota Tangerang untuk tidak menutup mata atas persoalan yang saat ini menjadi persoalan masyarakat batuceper.
“Anggota legislatif juga seharusnya ikut memperjuangkan apa yang menjadi persoalan, jangan cuma diam semua harus ikut mencari solusi atas kondisi ini,” ungkap dia. Kalo memang pemerintah kota tidak respon melihat persoalan ini dan abai, lantas bagaimana peran legislatif yg seharusnya bisa menjembatani persoalan masyarakat. Kalo bukan ke pemerintah kepada siapa lagi masyarakat mengadu, pungkasnya dengan nada geram. (Red/KJK).
260 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
