HTML5 Icon

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Di Keluhkan Masyarakat

Cybernewsnasional.Com, Jakarta – Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi polemik dan di sayangkan oleh masyarakat. Kenaikan iuran yang rencananya akan diterapkan per – Januari 2020 dirasa sangat memberatkan masyarakat.

Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I, II,III akan mengalami kenaikan sekitar 100 persen dari iuran sebelumnya dan mulai berlaku per – Januari 2019, untuk iuran kelas I yang semula Rp.80.000 menjadi Rp.160.000, untuk faskes kelas II yang semula Rp.51.000 menjadi Rp.110.000 dan untuk faskes kelas III yang semula Rp. 25.500 menjadi Rp.42.000. Kenaikan ini sangat dikeluhkan masyarakat.

Seman, warga Pebayuran – Bekasi mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS yang sangat memberatkan apalagi untuk warga pedesaan yang tidak mempunyai penghasilan tetap.” Berat banget lah apalagi kadang pelayanan dirumah sakit untuk pasien peserta BPJS kesehatan kadang disepelakan,” ungkapnya.

Keluhan yang sama diutarakan oleh Eva Susanti bahwa sebaiknya sebelum menaikan iuran, pelayanananya ditingkatkan dulu dong, kondisi sekarang Kan tiap mau rawat inap pasti rumah sakit jawabanya kamar penuh, obatnya tidak dijamin dan alasan lainya.

Sementara itu Ervin salah satu humas disalah satu rumah sakit swasta yang menjadi mitra BPJS mengatakan bahwa kadang susah melayani pasien BPJS yang jumlahnya overload, sementara pemerintah kadang membatasinya.”Susah juga ya pak kalau naik lagi, kami dari rumah sakit kadang kewalahan menangani pasien yang menggunakan BPJS, kadang pemerintah juga membatasi masalah pelayananya.” terangnya.

Kenaikan iuran BPJS juga di tanggapi serius oleh Budiyanto S.Pi komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, beliau mengatakan bahwa kenaikan BPJS sudah menjadi isu nasional dan ini sangat memberatkan masyarakat, kita di DPRD belum bisa mengambil keputusan kalau DKI Jakarta sudah mengambil keputusan dengan cara pemprov mensubsidi iuran BPJS untuk peserta pengguna faskes BPJS, dan untuk pelayanan rumah sakit mitra BPJS juga kadang mempersulit peserta BPJS Kesehatan ketika berobat atau rawat inap.

” Kami akan menggunakan kewenanganya sebagai anggota Dewan untuk membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi,”paparnya.

Ia juga memaparkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah menjadi isu Nasional dan dirasakan sangat memberatkan masyarakat. “Kita di DPRD belum melakukan tindakan menunggu pelantikan hari senin, dan untuk pelayanan Rumah Sakit di-Kabupaten Bekasi yang bermitra dengan BPJS harus benar – benar melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya.” pungkasnya.

(Apen Sodikin).

Tinggalkan Balasan